Cerpen Sahari Nor Wakhid (Kaltim Post, 29 Desember 2024)
“JADI, Bu Darti, apa Ibu merasa dihargai saat perayaan Hari Guru Nasional kemarin?” tanya Fikri tiba-tiba.
Fikri adalah seorang guru muda yang baru dua tahun diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat jam istirahat, ia berbicara dengan Bu Darti di ruang guru.
“Menghargai guru tidak sekadar memberikan bunga atau berdiri saat upacara, Pak Fikri. Esensinya jauh lebih besar. Tapi sepertinya, itu sering terlupakan,” jawabnya sambil memperbaiki jilbab yang agak miring.
“Saya setuju. Tapi, lihat saja. Profesi kita sebagai guru, kan, hanya dihargai setahun sekali. Itu pun sebatas seremonial peringatan.”
“Memang kenyataannya begitu. Apalagi, kita hanya guru PPPK. Tunjangan kita lebih kecil dibandingkan PNS.”
“Memang, begitu terasa disparitas kita,” Fikri mendengus.
“Ya. Kita bisa apa? Hanya bisa mengikuti dan menerima kebijakan yang ada,” balas Darti pasrah.
“Tak bisa hanya pasrah begitu? Kita harus berbuat sesuatu!” ajak Fikri sambil berlalu meninggalkan Darti.
Darti terdiam. Mengingat lagi tunjangan setiap bulan yang diterimanya. Bukan pada nominal, tapi kesenjangan yang terjadi. Ia tak habis pikir. Sebenarnya, ia berharap momen peringatan Hari Guru Nasional (HGN) kemarin bisa muncul selebrasi.
Bukan selebrasi yang hanya sekadar berarti perayaan. Tetapi, selebrasi yang berarti seharusnya lebih rasional. Kebijakan terhadap tunjangan yang diterimanya bisa setara. Beban dan tanggung jawab yang dilakukan PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga sama.
“Bu Darti, apakah kita benar-benar dihormati atau hanya dirayakan? Saya merasa ada yang hilang?” tegur Fikri tiba-tiba mengagetkan.
Pertanyaan Fikri belum mampu dijawab langsung oleh Darti. Betapa pertanyaan itu menusuk dalam benaknya. Darti merasa ada sesuatu yang selama ini terpendam dalam dirinya. Sesuatu yang sangat ingin ia katakan.
Darti termenung. Berkelabatan hidupnya yang tinggal di rumah kontrakan bersama kedua anaknya. Suaminya juga baru saja terkena PHK karena pengurangan karyawan di perusahaan swasta.
Sementara itu, bayangan terhadap siswa-siswinya yang kemarin banyak mengucapkan terima kasih juga tak bisa ditepiskan. Semua berkelindan dalam pikiran.
Darti memang mencintai profesinya. Tapi, kenyataan yang dijalani sekarang terasa mengimpitnya. Gajinya sebagai PPPK tak sebesar PNS.
Tunjangan sertifikasi juga belum ada. Terasa berbeda dengan guru PNS yang duduk sejajar dengannya di ruang guru. Ketimpangan ini kerap mengusik hati kecilnya.
Jam istirahat pun berakhir. Aktivas berlanjut seperti biasanya. Kegiatan belajar mengajar pun terlalui begitu saja.
Setelah jam pulang sekolah, kepala sekolah menginginkan ada rapat. Sebelum rapat dimulai, diskusi tentang Hari Guru berlanjut di ruang guru. Ketika semua guru sibuk di meja masing-masing, Fikri membuka suara dengan serius.
“Menurut saya, Hari Guru ini kadang terasa seperti seremoni semata. Apa artinya perayaan itu jika penghargaan sejati tidak diberikan sepanjang tahun?”
Ruangan mendadak sunyi. Beberapa guru menoleh. Ada yang terkejut. Ada yang tersenyum kecut.
“Lihat saja. Selebrasi Hari Guru Nasional yang dilakukan. Perayaan, kok, hanya diberikan didasarkan pada kompetisi. Memangnya, kita yang tidak ikut kompetisi ini tidak memiliki kompetensi?” lanjut Fikri.
Kepala sekolah yang baru datang, Jadri, menurunkan kacamatanya. Ia sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Fikri.
“Pak Fikri, maksud Bapak apa? Bukankah perayaan-perayaan yang ada itu sebagai bentuk apresiasi?”
“Mohon maaf, Pak. Saya tidak menentang perayaan. Tapi, apakah penghormatan kepada guru hanya soal upacara? Bagaimana dengan kesejahteraan? Bagaimana dengan tunjangan yang tidak merata? Saya pikir, jika kita ingin menghormati guru, harus ada perubahan nyata, bukan hanya simbolik. Begitu menurut saya, Pak.”
Jadri mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya pada Darti yang sama-sama sebagai guru PPPK.
“Bagaimana menurut Bu Darti?”
Darti terkaget dan tidak siap dengan pertanyaan tiba-tiba. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Tenggorokannya kering. Ia menarik napas panjang dan mencoba memberanikan diri.
“Saya setuju dengan Pak Fikri. Kami, guru PPPK, sering merasa terpinggirkan. Kami mengajar dengan beban yang sama, tanggung jawab yang sama, tapi tunjangan kami berbeda. Ini bukan soal iri, Pak. Tapi, soal keadilan.”
“Baiklah, jika demikian. Saya mengerti keluhan Ibu dan Bapak. Tapi, bukankah kita semua di sini mengajar karena panggilan hati?”
“Benar, Pak. Panggilan hati juga mestinya tidak ada yang dizalimi secara hati. Sekali lagi, Pak. Beban dan tanggung jawab kami sama.”
Percakapan itu menyebar di kalangan guru. Beberapa mendukung Darti dan Fikri, sementara yang lain memilih diam. Di antara yang diam itu, terdapat Nidia. Seorang guru PNS senior yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi. Ia tampak tidak senang dengan arah diskusi.
“Pak Fikri dan Bu Darti, menurut saya terlalu berlebihan,” ujar Nidia dengan nada tegas.
Suara Nidia memecah kesunyian rapat. Ia menatap Fikri dan Darti dengan pandangan menantang. Semua mata kini tertuju pada Nidia. Tanpa ragu, kemudian ia melanjutkan.
“Kita semua tahu bahwa setiap profesi punya proses. Saya juga dulu berjuang bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapatkan status PNS. Apa kalian pikir perjuangan itu tidak layak dihargai?”
Fikri menghela napas panjang sebelum menjawab, berusaha tetap tenang meski terlihat ada bara di matanya.
“Bu Nidia, kami tidak sedang membandingkan siapa yang lebih layak dihargai. Kami hanya ingin memperjuangkan hak kami. Kami mengajar dengan tanggung jawab yang sama, tetapi tunjangan yang kami terima sangat jauh berbeda.”
Nidia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sikapnya sudah mulai berubah dengan gaya menyilangkan tangan.
“Tapi kalian sudah tahu konsekuensi itu sejak awal, kan? Bukankah kalian memilih menjadi guru PPPK? Bukannya saya tidak peduli, tapi ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk berubah.”
Darti yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar, tetapi nadanya tegas.
“Bu Nidia, kami memang tahu bahwa perjuangan itu membutuhkan waktu. Tapi apakah salah jika kami memperjuangkan apa yang menurut kami adil? Kami bukan menuntut lebih dari yang seharusnya, hanya meminta keadilan atas kerja keras kami.”
Rapat semakin memanas hingga akhirnya Jadri meminta perhatian dengan nada agak tinggi.
“Cukup! Kita semua di sini satu tim. Saya tidak ingin diskusi ini menjadi ajang saling menyalahkan. Sebagai kepala sekolah, saya akan mencoba menjadi penengah. Kita harus mencari solusi, bukan memperkeruh suasana. Kita cukupkan dulu rapat hari ini. Mengenai hal ini, saya akan bicarakan lebih lanjut secara personal saja.”
Rapat pun selesai. Semua guru bersiap pulang. Darti dan Fikri berjalan keluar dari sekolah sambil berbicara tentang masa depan pendidikan. Keduanya tahu, perjuangan mereka mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Setidaknya, mereka telah memulai langkah kecil untuk perubahan besar. Mereka hanya bisa berharap bahwa guru tidak lagi terjebak seremoni. Selebrasi, semoga lelahnya bisa setara, sih. Itulah harapan mereka. ***
.
.
