“Ini korupsi. Ada tikus dalam raskin. Jika satu sak berkurang 2 ons saja berapa jika beras jumlahnya puluhan ton? Berapa puluh juta rupiah uang yang masuk dalam kantung pejabat bermuka tikus?”
***
Pak RT mendampingi warga yang masih kurang puas mendengar keterangan pejabat, menuju balai desa. Bukan bertujuan demo, hanya meminta klarifikasi dari kepala desa sebagai penyalur beras raskin. Kepala desa hanya bisa menyatakan jika seperti biasanya ia hanya menyetorkan daftar jumlah warga yang berprofesi nelayan. Kemudian dinas sosial yang menyelenggarakan pembelian beras sebagai bantuan. Tentu saja dengan anggaran yang sudah dicanangkan oleh APBD.
“Tentang beli berasnya di mana, harganya berapa, bagaimana mutunya, itu bukan kewenangan saya…”
“Dibanding beras raskin khusus bantuan untuk nelayan periode tahun lalu, mutu beras raskin tahun ini, sekarang ini, mutu beras lebih bagus, Pak Lurah.”
“Tahun lalu butir beras raskin banyak yang pecah, kuning, bahkan banyak kutu. Saking buruknya si beras, ada warga enggak mau makan.”
“Mending diberikan pada ayam atau kalkun.”
“Terpaksa dikonsumsi juga sih. Daripada kelaparan.”
“Menghargai oranglah, emang zaman penjajahan!”
“Kabarnya sih beras dari bulog bagus, terus ditukar sama oknum dibelikan beras yang mutu buruk.”
“Lagi-lagi korupsi.”
“Perilaku si oknum serupa bangsat! Bakal penghuni neraka tuh!”
“Orang makan orang. Raksasa zaman sekarang ya orang seperti ini. Memakan jatah orang.”
***
Keesokan harinya, pada sebuah koran lokal tersiar berita seputar beras raskin nelayan yang isinya tak sesuai timbangan.
Bupati terpilih dengan wajah polosnya memberi keputusan. “Sudah dibilang ini hanya masalah kecil, tak perlu dibesar-besarkan. Sebagai warga negara yang baik kita harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Saya mendapat informasi dari pihak terkait, bahwa setelah diadakan penyelidikan oleh tim terkait beras mengalami perbedaan bobot karena adanya penyusutan…”
